POLITIK ANGGARAN DAN ANGGARAN POLITIK DALAM ISLAM

nyenyak

 

Milenium kedua ini, tepatnya tahun 2019 akan dimaknai penuh emosional bagi para pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) di negeri ini. Bagaimana tidak, memasuki tahun yang ramai disebut tahun politik ini membuat masyarakat ramai-ramai menabung harapan bagi kehidupan pribadi dan negeri ini kedepannya, menaruh banyak harap dan perbaikan untuk berubah dari mereka yang memajukan diri menjadi anggota dewan perwakilan masyarakat maupun pucuk pimpinan nomor satu di negeri Nusantara ini.

Melalui proses politik tentunya dimana setiap kebijakan akan dibuat, disahkan dan dijalankan oleh para pejabat pengelola negeri ini yang hendak rencananya akan dipilih langsung oleh para pemilik KTP di se-antero Nusantara. Bahkan yang sesaat membuat gempar yakni para penyandang disabilitas kejiwaan pun hendak memiliki hak untuk memilih wakilnya nanti. Pemilihan umum secara langsung nantinya yang digadang menjadi sarana paling ideal dalam mewujudkan ketinggian maruah dan komitmen negeri ini dalam menjalankan perbaikan kehidupan masyarakat.

Meski sudah 20 tahun negeri ini melewati fase yang cukup mendebarkan dalam perjalanannya pasca meletus reformasi 1998. Pergantian ribuan anggota dewan dan Presiden di setiap masa nya belum memberikan harapan yang nyata dari kehendak masyarakat yang penuh idealisme. Realitas yang tampak hingga detik ini membuat logika tak mampu lagi menalar, swastanisasi sumber daya alam yang makin liar, ratusan kepala daerah korupsi hingga hakim agung yang merebut istri koleganya sendiri sesama hakim juga politisi yang tersangkut kasus narkoba.

Memang benar bila orang banyak sepakat menyebut negeri ini sedang sakit meski dengan kadar sakit yang berbeda, paling tragis menyebut penyakit sudah menjalar hingga pembuluh darah dan organ vital. Vitalitas Hukum, Ekonomi, Politik, Sosial yang sudah tidak tampak sama sekali kebugarannya. Bila mendiagnosa bagian vital mana yang paling kronis mengidap penyakit, akan ditemukan dengan jelas dan tanpa cela yakni vitalitas Politik lah yang sangat mengkhawatirkan.

Melihat negeri lain yang menganggap negeri ini banyak mengalami kemajuan dalam proses demokratisasi poiltiknya, apalagi dengan jumawa dilabeli dengan Negara Demokrasi Terbesar Ketiga Dunia (tempo.com, 2011), hal ini tampaknya membuat terbang hingga langit ketujuh. Meski kita sendirilah yang merasakan, mengalami dan tahu betul jero/isi hidup di negeri ini dan bagaimana tabiat Poltik juga Politisi disini.

Menelaah sakit yang diidap negeri ini seyogyanya perlu dilakukan oleh para ahli hingga dapat ditemukan obatnya yang paling manjur. Pengobatan konvensional sudah berulang kali diperbuat untuk mengangkat vitalitas namun hasilnya malah makin mengkhawatirkan, diantaranya suntikan dana hutang dari lembaga ribawi terbesar IMF dan Bank Dunia yang malah memperparah rasio pokok hutang dan bunga hingga tembus Rp 5.000 triliyun (kompas.com, 2018) dan lagi hutang BUMN terbaru tembus ribuan triliun (detikcom, 2018), juga anggaran pemilu 2019 melejit di 24 triliyun (detikcom, 2018), bahkan induk lembaga kesehatan pun sakit dengan tunggakan hutang BPJS 7 triliyun rupiah (kompas.com, 2018), dana haji untuk pembiayaan infrastruktur senilai 35 milyar (Jawapos, 2017). Sudah jelas sekali ahli-ahli itu menemui jalan buntu dalam mengobati sakit yang diderita, muara semua ini adalah kebijakan politik dari pengelola negeri yang mereka buat, sahkan dan jalankan sendiri.

Melihat semua fakta ini, selayaknya kita mengevaluasi penyebab sakit yang diderita. Bagaimana tidak, untuk mencapai posisi kursi yang diharapkan saja oleh para dewan dan politisi saat ini memerlukan sumber daya dan sumber dana yang tidak sedikit. Minimum anggaran politik biaya seorang calon dewan kabupaten memerlukan ratusan juta hingga milyaran rupiah dalam proses kampanye untuk menyediakan alat dukungan dan propertinya. Tentu di tingkatan provinsi lebih besar biayanya apalagi menjadi orang nomor satu di Nusantara. Bahkan ada salah satu pasangan calon wakil Presiden sudah menjual saham perusahaan miliknya yang senilai 500 milyar rupiah dalam tempo 2 pekan untuk mendukung kampanyenya (detikcom, 2018). Meski menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setiap Parpol mendapat jatah pendanaan bagi keperluan elektabilitasnya, tahun 2018 dana parpol mencapai 121 milyar rupiah (okezone.com, 2018). Dan itupun belum mencukupi parpol untuk memenuhi ongkos politik pemilu.

Milyaran rupiah hamburan uang dan sumber daya selayaknya bisa sangat dihindari bila saja kita mau melihat obat alternatif lain yang pada dasarnya menjadi solusi tuntas bagi vitalitas Politik saat ini. Islam, adalah jawaban komprehensif dalam mengobati ini semua. Metode pendekatan Politik Islam sudah tidak bisa ditawar lagi dan sudah seharusnya kita terbuka dengan paradigma seperti ini, melihat kronisnya kondisi sistem politik demokrasi yang berkiblat paham sekular. Manifesto Islam dalam menjalankan kebijakan politik dan anggaran bukan hal yang bias dan abstrak bahkan sudah teruji konsepnya dan pernah diterapkan dengan capaian yang sangat memuaskan, menghasilkan kebaikan bagi manusia dan semesta.

Manifesto dan sudut pandang Islam dalam Politik yakni mendefinisikan dalam mengatur/memelihara urusan umat sama ada dalam atau luar negeri) [Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur]. Pengertian ini diambil dari beberapa hadis di mana Rasulullah saw menggunakan lafaz ‘siyasah’ untuk menunjukkan maksud pengurusan/pemeliharaan urusan umat, antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara pelaksanaan anggaran politik dan politik anggaran dalam Islam memiliki orientasi pada ketaatan Ilahiyah. Menetapkan kebijakan berdasarkan unsur Ilahiyah dengan modul yang khas, yakni Al Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas.

Misalnya dalam proses memilih pucuk pimpinan tertinggi sebuah negeri (dimana tataran teknis dan formatnya bersifat mubah) dibuat begitu efektif, ekonomis dan efisien dengan tetap dalam koridor syara’. Pemilihan pimpinan tertinggi pemerintahan negeri hanya diberi tenggat waktu keputusan 3 hari 2 malam saja, sesuai dengan kesepakatan sahabat ketika Rasulullaah wafat, saat itu pemakaman Rasulullah ditangguhkan hingga sahabat memilih dengan musyawarah mufakat pengganti (khulafa) Rasulullaah dalam mengurusi permasalahan Ummat. Unsur pemilih pun bukan sembarang orang yang bermusyawarah, hanya pihak-pihak yang memiliki ilmu saja yang berhak memilih. Pihak-pihak yang bermusyawarah mewakili masyarakat awam oleh karenanya diharuskan memiliki kemampuan dan ilmu.

Dalam forum musyawarah para ahli ilmu tersebut maka dipilihkan calon atau ada pencalonan yang akan dimusyawarahkan. Proses pencalonan tidak melalui masa kampanye mengingat tenggat waktu yang begitu singkat, sehingga hanya orang yang memiliki rekam jejak terbaik lah yang akan tampil dan meniadakan kampanye yang berpotensi menyulap sosok tidak baik, pencitraan dan berhias. Efektifitas pemilihan akan bernilai tinggi sebab calon terpilih akan tampil apa adanya, Ekonomis pula terwujud sebab biaya yang biasa dihamburkan seketika sirna.

PENGERTIAN POLITIK

Secara maknawi Politik dalam konteks Sekular memiliki beberapa penafsiran diantaranya yakni Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles), politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. (Wikipedia)

Sedangkan dalam sudut pandang Islam, secara bahasa, Politik (siyasah) berasal dari kata sasa, yasusu, siyasatan yang berarti ‘mengurus kepentingan seseorang’. Perkataan siyasatan menurut pengertian bahasa adalah ‘pemeliharaan/pengurusan’. Dalam kamus Al-Muhits dikatakan – sustu ar-ra’iyata siyasatan, ai amartuha wa nahaituha, ai ra’itu syu’naha bi al-awamir wa an-nawahi (aku memimpin rakyat dengan sungguh-sungguh, atau aku memerintah dan melarangnya, atau aku mengurusi urusan-urusan mereka dengan perintah-perintah dan larangan-larangan). Ini dari segi bahasa. Adapun maksud siyasah menurut istilah/syara’ adalah ri’ayah asy-syu’un al-ummah dakhiliyyan wa kharijiyan (mengatur/memelihara urusan umat sama ada dalam atau luar negeri) [Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur]. Pengertian ini diambil dari beberapa hadis di mana Rasulullah saw menggunakan lafaz ‘siyasah’ untuk menunjukkan maksud pengurusan/ pemeliharaan urusan umat.

PENGERTIAN ANGGARAN

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktifitas lembaga untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang (Wikipedia). Istilah anggaran bersifat teknis dan administratif sehingga termasuk kaidah umum, tidak seperti istilah politik yang bersifat khusus tergantung pemikiran/ideologi mana yang menjalankan sistem politik tersebut sehingga menimbulkan dampak dari keputusan politik yang dibuat. Sebagaimana adanya perbedaan khas dan spesifik antara sistem Politik Sekular dan Politik Islam, sedangkan anggaran merupakan alat yang bisa digunakan dalam menjalankan sebuah sistem dan bersifat teknis. Sehingga berkaitan dengan hadits berikut;

دُنْيَاكُمْ بِأَمْرِ أَعْلَمُ أَنْتُمْ

“Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.”  (HR. Muslim, no. 2363)

ANGGARAN POLITIK DALAM ISLAM

Seperti yang telah dijabarkan di awal tulisan ini dalam menguak proses dan fakta politik demokrasi sekular dan selanjutnya bagaimana mekanisme politik dikaitkan dengan definisi politik yang dihukumi dengan batasan syara’. Anggaran politik identik dengan perencanaan pendapatan dan belanja lembaga politik, baik berbentuk partai maupun lainnya yang melekat fungsi-fungsi lembaga politik didalamnya. Maka bila melihat fakta sejarah dalam peradaban pemerintahan Islam masa silam, tidak disebutkan secara spesifik mekanisme anggaran baik kaitannya dalam proses politik maupun lembaga/jamaah politik saat itu, begitupun nash dalil syara yang mengatur hal ini.

Meski demikian, dapat ditarik hikmah dan kesimpulan dari peristiwa sejarah dalam khazanah peradaban Islam bagaimana lembaga politik saat itu yang dalam hal ini diwakili oleh jamaah/muhibbin para Imam, Ulama ataupun pimpinan kabilah sudah hadir dengan format substansi dan fungsinya sebagai sebuah lembaga politik diantaranya fungsi aspirasi, komunikasi dan edukasi. Melalui sarana jamaah inilah fungsi aspirasi dilaksanakan, sebagai contoh ketika Imam Ahmad murid Imam Syafi’i yang memiliki banyak jamaah mengkoreksi Khalifah Al Mu’tashim petinggi Bani Abbasiyah yang mengatakan Al Qur’an adalah makhluk. Dikarenakan koreksi kepada Khalifah Mu’tashim ini Imam Ahmad bin Hanbal menerima hukuman penjara dan disiksa oleh Khalifah karena berpendapat Al Qur’an bukanlah makhluk tetapi sebagai kalam Allah. Juga sebagaimana kisah wanita yang menyampaikan aspirasi dengan memprotes pidato Umar bin Khattab ketika membuat standar mahar dalam pernikahan dan setelah diprotes kemudian Umar pun meralat pernyataannya.

Begitupun fungsi komunikasi sebagaimana ketika sahabat Salman al Farisi yang berasal dari Persia menyarankan Rasulullah sebagai pemimpin negara untuk membuat strategi parit disekitar kota Madinah ketika akan dikepung oleh kaum kafir. Dan fungsi edukasi oleh para Ulama bagi jamaahnya untuk selalu beriman kepada Allah dan dalam hal menaati penguasa yang taat kepada Allah dan Rasulullah.

Dari fakta sejarah diatas memang tidak disebutkan bagaimana mekanisme anggaran politik oleh lembaga politik/partai politik secara spesifik, meski begitu tampak faktanya bahwa substansi fungsi-fungsi lembaga politik sudah berjalan. Pada dasarnya lembaga politik dalam perspektif dan tatanan politik Islam memilki ruh ilahiyah dan orientasinya bukanlah mencari kedudukan materi semata. Oleh karenanya landasan filosofis politik Islam adalah komitmen keimanan. Pada akhirnya, anggaran politik Islam adalah wilayah ijtihad Khalifah yang bersifat fleksibel dalam arti bisa diimplementasikan pelaksanaannya ataupun tidak. Hanya saja, bila anggaran politik tidak dialokasikan kepada partai politik dalam menjalankan fungsi partai politik (aspirasi, komunikasi, edukasi) maka bisa dialokasikan untuk operasional lembaga negara lain yang mewakili fungsi partai politik, diantaranya Mahkamah Mazalim yang dibentuk untuk mendengarkan pengaduan rakyat yang mendapat perlakuan tidak adil dari pejabat pemerintah maupun pemerintah itu sendiri, juga berfungsi sebagai lembaga atau wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan koreksi bagi Khalifah. Orang yang pertama kali mengadakan lembaga ini adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah bani Umayyah (Ahkamul Sulthaniyah, Al Mawardi).

POLITIK ANGGARAN DALAM ISLAM

Politik anggaran bermakna mekanisme penetapan berbagai kebijakan guna memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengacu pada sistematika anggaran yang mencakup sumber pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Hal ini mengartikan politik anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sebuah negara dalam satu periode tertentu.

Politik dan Kebijakan anggaran memiliki koridor yang sudah ditetapkan syara, sebab hal ini bersifat khusus dalam pelaksanaanya dan dapat menimbulkan dampak signifikan, baik secara filosofis komitmen ikatan keimanan maupun implementasi. Hal ini berkaitan erat dengan sistem ekonomi dalam Islam yang mengatur sumber pendapatan dan pos pengeluaran dengan ketat yang dikelola melalui lembaga Baytul Maal, baik yang peruntukannya sesuai dalil qath’i (absolut) maupun ijtihad Khalifah.

Sumber pendapatan negara bisa berasal dari beberapa pos, misalnya Zakat, Kharaj, Jizyah, Dharibah, Ghanimah, Fa’i, Wakaf, sedekah dan hasil pengelolaan sumber daya alam. Pos pengeluarannya terkait dengan pemanfaatan hanya yang bisa dikelola Negara sesuai batasan kepemilikan Negara. Sebagaimana pembagian kepemilikan harta, batasan kepemilikan Negara memiliki definisi batasan berikut

Hadits ibnumajah 2464

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ

Tiga hal yg tak boleh untuk dimonopoli; air, rumput & api. [HR. ibnumajah No.2464].

Jadi politik anggaran pemerintah terkait dengan sumber daya yang menyangkut hajat masyarakat untuk dikelola sehingga dapat diambil manfaatnya.

KESIMPULAN

Dengan memahami hal ini, maka diperlukan keikhlasan dan kerelaan untuk tunduk dalam aturan Allah, karena bila sebatas pemahaman akan hal ini maka tidaklah cukup. Meyakini syariat sebagai pedoman hidup merupakan sebuah keharusan konsekuensi keimanan dan menjalankannya menjadi sebuah kebutuhan bila yang kita cari adalah ketentraman, kedamaian dan kebaikan.

Tidak mungkin hal ini dapat dijalankan melalui sarana batil yang ada saat ini sebab terdapat perbedaan fikroh/ide/pemikiran mendasar untuk menerapkan hal-hal diatas. Maka diperlukan sarana yang memadai untuk menerapkan segala bentuk kebaikan guna mendapatkan keberkahan dari aturan yang Allah tetapkan.

Segala bentuk kebaikan hanyalah efek samping dari bentuk ketaatan kepada Allah dan salah satu bentuk ketaatan adalah menjalankan syariat Allah melalui sarana yang benar, yakni Khilafah Islamiyah.

 

Abu Hamizan

Batavia – 29 Jumada Akhir 1440